Monday, May 16, 2011

DIMENSI KEBIJAKAN

A. DIMENSI KEBIJAKAN
Dimensi kebijakan sangat berperan dalam menekan bentuk-bentuk kesalahan.
Istilah ”Kebijakan ” sering dipakai sebagai serangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, sedangkan istilah ”Kebijaksanaan” sering dipakai sebagai suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang, atau sebalikny, berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat dsb.Graycar mengatakan bahwa kebijakan/policy dapat dipandang dari perspektif filosofis, produk,proses, dan kerangka kerja (Donovan dan Jakson, 1991: 14).Sebagai suatu konsep”filosofis” kebijakan dipandang sebagai serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan.Sebagai suatu ”produk” kebijakan diartikan sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi.Sebagai suatu ”proses” kebijakan menunjuk pada cara dimana melalaui cara suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya.Sebagai ”serangkaian kerja”,kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negoisasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.Hogwood dan Gunn (Turner & Hulme, 1997: 59) mengatakan ”polisy” dapat diartikan sebagai ”label bagi suatu bidang kegiatan” seperti kebijakan ekonomi, kebijakan industri, dll. Sedangkan menurut J.Q Wilson, yang dikutip Peterson(2003) tipe kebijakan terdiri atas:
Tipe Majoritarian, yaitu kecenderungan mendidtribusikan biaya sekaligus men-distribusikan manfaat. Contoh masyarakat umum membayar biaya social security dan begitu banyak masyarakat yang pensiun menerimanya.Tipe enterpreneurial, kecenderungan mengkonsentrasikan atau membebani biaya pada sekelompok saja tetapi kegunaan dinikmati secara luas.Tipe client, yaitu membebani masyarakat luas melalui subsidi, yang kemudian dinikmati oleh segelintir orang saja.Tipe interest group yaitu mengupayakan biaya dan hasil atau manfaat pada kelompok tertentu saja, seperti kompetisi.
Banyaknya masalah yang dihadapi pubik dalam kehidupan sehari-hari yang mendesak untuk segera diatasi, menggerakan para analisis kebijakan membuat alternatif-alternatif terbaik untuk merumuskanya. Dan dalam literatur kebijakan publik, terdapat lima paradigma yang sangat popular(Bobrow dan Dryzek, 1987) yaitu:
Untuk negara-negara berkembang terdapat dua paradigma yang popular menurut Turner dan Hulme, 1997: 64-70, yaitu:
1. Society-centered terdiri dari Social class analysis, Plurarism, Public choice
2. State-centered terdiri dari Rational acto, Bereaucratic politics, State interests.
Proses Kebijakan Publik
Proses kebijakan publik secara toritis dilandasi oleh berbagai faktor atau pertimbangan, dan nampak dalam model-model kebijakan publik (Hill,2005). Proses kebijakan publik tidak terlepas dari:
1. Tahap-tahap kebijakan
2. Analisis Kebijakan
3. Impelentasi Kebijakan
4. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan
Agar jalanya suatu proses implementasi berjalan sesuai harapan, maka diadakan monitoring, dan evaluasi untuk mempelajari tentang hasil yang diperoleh dalam suatu program untuk dikaitkan dengan pelaksaanya, mengendalikan program, dan mempengaruhi respons dari mereka yang berada diluar politik.
Beberapa Isu Penting
Dalam proses penyususnan dan pembuatan kebijakan publik terdapat isu menarik yang perlu diperhatikan, yaitu , Isu Etika Kebijakan, Isu Reformasi Kebijakan Publik, Isu Partisipasi dalam kebijakan Publik, Isu Kualitas, Efektifitas, dan Kapasitas Kebijakan dan Isu Kepalsuan Kebijakan.
Isu kebijakan publik di atas harus kita perhatikan dan harus diwaspadai, karena kalau tidak ada perbaikan akan mengalami kerugian dalam kebijakan publik tersebut.
B.DIMENSI MANAJEMEN
Dimensi Manajemen lebih menerapkan prinsip-prinsip manajemen untuk mengimplementasikan kebijakan publik, dan lebih memusatkan pada apa yang sudah diputuskan melalui prinsip-prinsip tertentu.
Istilah ”manajemen” diartikan secara variatif oleh para ahli, tergantung latar belakang pendidikan, atau perspektif yang dianut. Menurut Shafritz dan Ruseel (1997: 20) manajemen berkenaan dengan orang yang bertanggungjawab menjalankan suatu organisasi, dan proses menjalankan organisasi itu sendiri yaitu pemanfaatan sumberdaya untuk mencapai tujuan organisasi.
Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi management seperti planningm, organizing, dan controlling di satu sisi, dengan sumberdaya manusia, keuangan, phisik, informasi, dan politik di sisi lain.
Perkembangan manajemen publik paling tidak dipengaruhi oleh tiga pandangan yaitu :
1. Manajemen Normatif
Pendekatan manajemen normatif melihat managemen sebagai suatu proses penyelesaian tugas atau pencapaian tujuan. Aliran ini menekankan pada rumus: POSDCORB( planning, organizing, stafing,directing, coordianting, reporting dan budgetting). Dan dalam perkembanganya fungsi ini mengalami modifikasi menjadi Planning, Organizing, Staffing,Motivating,Controling
2. Manajemen Deskriptif
Pendekatan pada majemen deskriptif adalah memberikan fungsi-fungsi yang biasa dilakukan oleh seorang manajer di tempat kerjanya. Peranan yang dimainkan oleh manager dalam konteks tersebut terdiri dari;
a. Interpersonal (Figurehead,Leader,Liaison)
b. Information (Monitor,Disseminator,Spokeperson)
c. Decision making (Entrepreneur,Disturbance handler,Resource allocator,Negotiator)
3. Manajemen Publik
Woodrow Wilson (1887) dalam tulisanya, mendesak agar ilmu administrasi public segera mengarahkan perhatianya pada orientasi yang dianut dunia bisnis, perbaikan kualitas personel dalam tubuh pemerintah, aspek organisasi dan metode-metode kepemerintahan.

Para aktor kebijakan publik hendaklah meningkatkan komitmen yang tinggi terhadap publik, dan manajer yang profesional adalah manajer yang yang melaksanakan pekerjaanya dengan menggunakan prinsip-prinsip keilmuan dan pengalamanya, serta memperhatikan kebutuhan para penerima pelayanan, dan etika profesinya. Dimensi lainya adalah dimensi struktur organisasi, dimensi etika, dimensi lingkungan, dan dimensi kerja.

No comments:

Post a Comment